MEDAN – Dialog Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (7/2), turut meramaikan kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023. Sebanyak 10 kepala daerah penerima Anugerah Kebudayaan menjadi narasumber.
Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, mengatakan bahwa penghargaan atas budaya merupakan wujud dari sebuah bangsa yang beradab. Karenanya, peran pers dalam hal menjaga serta memelihara kebudayaan juga diperlukan, sehingga tidak hanya fungsi lembaga pendidikan dan pemerintah saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi bersama.
Terkait itu, Atal juga menyebutkan pelestarian budaya juga sangat erat hubungannya dengan wartawan di daerah masing-masing. Karenanya pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak melulu soal pengawasan atau kritik terhadap pemerintah atas kondisi masyarakat. Tetapi juga peduli dengan pembangunan daerahnya.
“Pers ada di berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan kita ini adalah negara Super Power dalam bidang kebudayaan. Anugerah Kebudayaan PWI Pusat kelima ini sebagai bentuk apresiasi kepada sosok kepala daerah yang sukses menginovasi menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian serta papan selaras alam dan lingkungan. Itu tema besar kita kali ini,” ujar Atal.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan bahwa pers tidak seharusnya menyampaikan berita yang seringkali hanya seremonial seorang kepala daerah. Padahal, katanya, substansi dari sebuah kegiatan itu yang jauh lebih penting dan dapat bernilai di mata masyarakat daripada sekadar memberitakan kegiatan kepala daerah.
“Bicara soal kemerdekaan pers, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jangan hanya bicara kebebasan, tetapi harus bertanggung jawab, khususnya untuk kebudayaan,” sebutnya.
Dengan rasa tanggung jawab, media harus mampu memelihara keberagaman, inklusif dalam pemberitaan. Ia juga berharap kepala daerah yang menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI, menentukan mekanisme strategisnya terkait dukungan kepada kebudayaan. Sehingga inovasi dapat dikuatkan dengan regulasi.
Ke-10 kepala daerah yang hadir pada dialog tersebut adalah Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Bupati Kuningan Acep Purnama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Malang M Sanusi, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Bupati Indragiri Hilir M Wardan, Bupati Agam Andri Warman serta Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. (pwisumut)