JAKARTA – Pengurus PWI Pusat bakal segera mengembalikan marwah organisasi seperti ketika dilahirkan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dalam rapat perdana Dewan Penasihat di Kantor PWI Pusat, Rabu (18/10).
Ketika PWI lahir, Hendry menyebutkan persoalan-persoalan yang dibahas tidak sekadar soal jurnalisik belaka, melainkan soal-soal yang terkait bangsa dan negara. Karena itu, PWI juga harus kembali terlibat dalam urusan kehidupan berbangsa dan perkembangan negara.
“Selain itu, pada awal tumbuh dan berkembangnya PWI, para wartawan sangat menjaga integritas dan independensinya. Kita perlu mengembalikan marwah PWI seperti ketika lahir dulu,” kata Hendry.
Untuk langkah awal, Hendry menuturkan PWI memperbanyak program pendidikan. Dengan begitu, diharapkan wartawan dapat meningkatkan kemampuan teknis jurnalistik dan wawasan kebangsaan.
Diketahui, Dewan Penasihat PWI Pusat terdiri atas sembilan orang dan diketuai Ilham Bintang. Wakil ketua ditempati oleh Timbo Siahaan dan Wina Armada Sukardi menempati sekretaris. Anggota lainnya masing-masing Retno Pinasti (SCTV), Helena Rea (BBC Indonesia), Budiman Tanuredjo (Kompas Group), Karni Ilyas (ILC) serta Kiki Iswara (Rakyat Merdeka Group).
Ada pula Pangeran Gusti Rusli (Banjarmasin Post Group), H Mohammad Yazid (mantan Ketua PWI Sumut dan LKBN Antara), dan Agung Dharmajaya (ATVLI). Anggota Dewan Penasihat dari luar lingkungan kewartawanan adalah Siswono Yudo Husodo dan Gories Mere.
Ilham Bintang menjelaskan susunan Dewan Penasihat PWI Pusat sengaja dipilih dengan beragam latar belakang dan usia. Hal ini agar Dewan Penasihat dapat menampung beragam aspirasi yang sedang berkembang di masyarakat.
Menurut Ilham, diminta atau tidak diminta, Dewan Penasihat akan senantiasa memberikan masukan kepada pengurus.
“Ibarat pengantin, sebelum keluar, kita berperan menghias pengantin sampai tampil semenarik mungkin. Dengan begitu, Pengurus PWI saat bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat telah berada pada posisi siap dan arah yang tepat,” tandas Ilham.
Dalam rapat itu muncul pembahasan berbagai masalah. Mulai dari soal perekonomian perusahaan pers, kualitas wartawan, pengelolaan aset organisasi, antisipasi perkembangan kemajuan teknologi informasi seperti Artificial Intelligence (AI) sampai tindakan tegas wartawan yang melanggar ketentuan organisasi dan peraturan sosial.
“Semua saya catat dan perhatikan,” ujar Hendry. (aa/pwipusat)