MEDAN – Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Sumut menggelar penguatan etika profesi mewujudkan jurnalisme berkualitas melalui pelatihan jurnalistik di Hotel Grand Inna Medan, Senin (11/12).
Pelatihan jurnalistik dibuka Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu Ir Lis Andayani Siregar mewakili Pj Gubernur Sumut. Dikatakan, wartawan merupakan warga terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui tugas jurnalistik.
Pj Gubernur melalui sambutan tertulisnya menyebutkan, jurnalistik tidak bisa berdiri sendiri, tapi semua pihak termasuk pemerintah dengan media harus bersinergi dalam menyampaikan informasi melalui berita-berita akurat sesuai etika jurnalistik.
Dalam penyampaian informasi, Pj Gubernur berharap wartawan tidak membuat informasi hoax atau berita propaganda yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, Pj Gubsu mengajak media untuk meningkatkan indeks kemerdekaan pers Sumut berdasarkan supremasi hukum, karena saat ini berada pada urutan 28 dari 33 provinsi.
“Padahal banyak tokoh PWI berasal dari Sumut, tapi indeks kebebasan pers urutan 28,” ujar Lis.
Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik SE, mengatakan etika pers sangat penting bagi wartawan dan harus ditaati. Karena itu, PWI Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, wawasan, dan etika profesi wartawan termasuk terkait Kode Etik Jurnalistik melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan).
“Etika itu mahkota bagi profesi wartawan harus dilakukan,” tambahnya.
Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo, mengapresiasi DKP PWI Sumut, karena pertama melakukan kegiatan pasca-Kongres PWI di Bandung. Hal ini menunjukkan orang-orang Sumut memiliki kreativitas cukup baik, seperti Hendry CH Bangun yang kini menjabat Ketua PWI Pusat menggantikan Atal S Depari yang juga asal Sumut.
Sasongko juga menyebutkan pers saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena target mencapai audiensi (pembeli dan pembaca) menurun. Sehingga otomatis memengaruhi produsen media pers, khususnya surat kabar.
Namun demikian, tambahnya, kondisi itu tidak memengaruhi mewujudkan profesional jurnalisme yang berkualitas. Karena pers itu tidak profesional tanpa etika jurnalis atau di PWI lebih dikenal dengan KEJ.
“Jika beretika, wartawan tidak perlu khawatir adanya hambatan dan larangan kebebasan pers,” ujarnya.
Dalam laporannya, Ketua DKP PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir MIKom menyebutkan pelatihan jurnalistik bertemakan penguatan etika profesi mewujudkan jurnalistik berkualitas diikuti 100 peserta dari pengurus PWI Sumut, PWI kabupaten/kota, dan mahasiswa.
Pelatihan juga memberi pemahaman kepada peserta terkait KEJ, etika peliputan Pemilu, PD-PRT serta Kode Perilaku Wartawan PWI.
Kegiatan turut ditandai penandatanganan MoU antara DKP PWI Sumut dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan, Fisip UMSU, Fisip USU, dan Pusat Studi HAM Unimed.