JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, tidak perlu berlama-lama menunaikan janji saat Kongres PWI di Bandung, September lalu.
Dalam tempo tiga bulan pasca-terpilih menerima amanah sebagai Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028, HCB bertekad menggolkan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis bagi seluruh PWI Provinsi di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat menjelaskan, Sabtu (23/12), program UKW PWI Pusat atas dukungan penuh Kementerian BUMN ini akan dimulai pada 28 Desember 2023. Pada tahap awal, tiga provinsi mengawali UKW gratis tersebut adalah Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.
Disebutkan, targetnya seluruh 38 provinsi ditambah PWI Solo akan dilaksanakan UKW gratis. Dalam menjalankan program UKW kerja sama dengan Kementerian BUMN ini, Direktorat UKW PWI juga telah menyiapkan infrastruktur tata kelola pengujian seiring dikeluarkannya peraturan Dewan Pers nomor 03/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
Berkaitan infrastruktur sosial tata kelola pengujian, Direktur LUKW PWI Firdaus Komar menambahkan sejalan dengan hasil asesmen psikotes menjadi pedoman dalam penetapan SK penguji. Selanjutnya, mereka wajib mengisi dan menandatangani pakta integritas, penandatanganan kode etik, dan kode perilaku penguji.
Selain itu, saat ini telah selesai disusun draft buku pedoman pengelolaan LUKW PWI untuk meningkatkan tata kelola pengujian. Firdaus menyebutkan pihaknya masih menunggu finalisasi terkait dengan modul-modul mata uji bersama komisi kompetensi PWI.
Berkaitan dengan LUKW PWI dukungan dari Menteri BUMN ini, Ketua Umum PWI Pusat telah menandatangani kerja sama. Hendry mengaku Kementerian BUMN mempercayai bahwa wartawan adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional.
Atas profesionalitasnya itu, maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers. Salah satu bentuk perhatian itu antara lain penyelenggaraan UKW. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini merupakan era keterbukaan informasi.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan penting sebagai mitra pemerintah dan industri lain dalam mengabarkan atau melakukan koreksi yang membangun. Posisi media menjadi penting sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi dan membuat khalayak semakin terliterasi dengan baik,” ujar Erick.
Beberapa waktu lalu, dukungan Menteri BUMN telah diserahkan langsung kepada Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun didampingi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayatullah di Jakarta.
Setelah Aceh, NTT, dan Sulut pada 28-29 Desember 2023, Ketua Umum PWI Pusat menambahkan pelaksanaan UKW dilanjutkan pada minggu berikutnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara serta beberapa provinsi lain yang masih dalam proses pendataan peserta.
“Diharapkan pelaksanaan UKW ini dapat dimanfaatkan oleh BUMN untuk lebih memahami dunia wartawan, ketika mereka hadir saat hadir di UKW untuk bersilaturahmi baik yang di pusat maupun perwakilannya di daerah,” ujarnya.
Sebagai tradisi tahunan, PWI akan menggelar Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2024 di Jakarta. Sebelum acara puncak akan digelar beberapa seminar dan konvensi serta Konferensi Kerja Nasional PWI pada 7 Februari 2024. (pwipusat)